SEKILAS INFO

     » Selamat Datang di Situs Resmi Dinas Sosial, Tenaga Kerta dan Transmigrasi Kabupaten Madiun
Renstra
Diposting tanggal: 09 Maret 2015

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 – 2018 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MADIUN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MADIUN Jl. Urip Sumoharjo No. 306 B Telp. (0351) 465006, 464086 M A D I U N KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013 – 2018. RENSTRA di maksud merupakan gambaran tugas pokok dan fungsi SKPD, pelayanan SKPD, Isu-isu strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Rencana Program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun selama 5 ( lima ) tahun ke depan. Tak lupa pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan mulai persiapan sampai tersusunnya RENSTRA ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2013 - 2018 ini masih terdapat adanya kekurangan untuk itu kami mohon adanya kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan dalam pembuatan RENSTRA pada tahun yang akan datang. Madiun, Pebruari 2014 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MADIUN Drs. SUYADI M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19621212 198203 1 008 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumberdaya SKPD 2.3 Kinerja SKPD BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASI DAN FUNGSI 3.1 Faktor Internal 3.2 Faktor Eksternal BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JL. Urip Sumoharjo No. 306 B Telepon ( 0351 ) 465006 - 464086 M A D I U N Madiun, Pebruari 2014 Nomor : 050/ /402.111/2014 Kepada Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Bappeda Lampiran : 1 (satu) berkas Kabupaten Madiun Perihal : Pengiriman RENSTRA di Tahun 2013 – 2018 M A D I U N ------------------------------- Berdasar Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor 005/126/402.202/2014 perihal Permintaan Data Rencana Kerja SKPD Tahun 2015, maka bersama ini disampaikan dengan hormat Buku Rencana Strategis ( RENSTRA SKPD ) Tahun 2013 - 2018 dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun sebagaimana terlampir. Demikian untuk menjadikan periksa. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MADIUN Drs. SUYADI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19621212 198203 1 008 TEMBUSAN disampaikan kepada : Yth. Bapak Bupati Madiun. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Madiun... menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap tahun. Dimana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki suatu target prioritas yaitu mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran. Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas- bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini : Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Berdasarkan gambar 1.1 maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra SKPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan SKPD terkait: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka yang menjadi acuan dalam pembuatan Renstra melalui Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Renstra ini kemudian disingkat dengan Renstra K/L. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka dturunkanlah melalui Renstra SKPD, dimana Renstra SKPD disini yang dimaksud adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrsi dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Indikator Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Madiun ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2018; 22. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor ….. Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014; 1.3. Maksud Dan Tujuan 1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun Periode 2013-2018 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinsosnakertrans Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2013-2018 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. 2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Strategis Dinsosnakertrans periode 2013-2018 3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2013-2018. 4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun... Periode 2013-2018 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Madiun. 2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. 3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain   1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut : Bab I: Pendahuluan, yang menguraikan : 1.1 Latar belakang. 1.2 Landasan Hukum. 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra. 1.4 Sistematika Penulisan. Bab II: Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menguraikan : 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang menguraikan: 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4.3 Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 5 tahun mendatang. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI : Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII : Penutup BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sehubungan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun maka, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menangani 15 urusan yang terbagi dalam 5 bidang, termasuk didalamnya adalah kepala dinas, sekretaris, dan jabatan fungsional. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini memiliki beberapa SDM untuk dapat menunjang tugas dan fungsinya yang berjumlah 75 orang PNS dan memiliki tenaga tambahan berupa 4 orang honorer yang tersebar ke seluruh bidang. Yang menjadi target prioritas bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah menurunnya angka kemiskinan dan menurunnya angka pengangguran. Dan target tersebut mampu tercapai yang menjadi kesuksesan besar bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana pada tahun 2013 ini mampu melampaui target yaitu pengembangan tenaga kerja dalam negeri yang menembus angka 2500 orang dalam kurun waktu 2008-2013. Hal tersebut mampu tercapai melalui beberapa upaya, diantaranya adalah pemberian pelatihan dan informasi terkait lowongan pekerjaan melalui media online. Namun, dalam perjalanannya tidak selalu mulus begitu saja, tetapi muncul beberapa permasalahan, seperti tindak lanjut dari program yang telah disusun, yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, namun hal tersebut tidak terlalu mendapat dukungan. 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun maka, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menangani 15 urusan, dan terbagi menjadi. 5 bidang, termasuk didalamnya adalah kepala dinas, sekretaris, dan jabatan fungsional. : Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KAB.MADIUN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR: 13 TAHUN 2011 KABUPATEN MADIUN TANGGAL: 8 NOPEMBER 2011 KEPALA DINAS SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN, BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN NORMA KERJA BIDANG TRANSMIGRASI DAN MOBILITAS PENDUDUK SEKSI PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL SEKSI BINA SWADAYA MASYARAKAT SEKSI PELATIHAN TENAGA KERJA SEKSI BINA HUBUNGAN INDUSTRIAL SEKSI PENGERAHAN SEKSI REHABILITASI PENYANDANG CACAT DAN TUNA SOSIAL SEKSI BINA ORGANISASI DAN SUMBANGAN SOSIAL SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA SEKSI PERSYARATAN KERJA SEKSI PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN SEKSI REHABILITASI ANAK DAN REMAJA BERMASALAH SEKSI BANTUAN KORBAN BENCANA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL SEKSI PERLUASAN KERJA SEKSI PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN SEKSI FASILITAS PERPINDAHAN UPTD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Madiun yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut: Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi No Jabatan Jumlah (org) 1 Kepala Dinas 1 2 Sekretaris 1 3 Kepala Sub.Bagian 3 4 Kepala Bidang 5 5 Kepala seksi 16 6 Staff 49 Jumlah 75 Tata Laksana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Madiun. Pada BAB V Tata Kerja pasal 28 yang menyebutkan: 1. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing; 2. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; 3. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 4. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 5. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; 6. Dalam menyampaikan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 7. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Dalam penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengedepankan prinsip koordinasi, dan memperhatikan sinkronisasi antara tindakan dan aturan yang berlaku. Dimana setiap posisi memiliki suatu tanggungjawab tersendiri, seperti staff bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaannya, dan atasan bertanggungjawab dalam menyampaikan dan mengawasi hasil kerjaan para staf. Dimana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga berkewajiban membangun komunikasi dengan instansi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki beberapa sumber daya, yang diantaranya adalah sumber daya manusia dan aset yang dimiliki. Sumber daya manusia Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya: Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat No Pangkat Jumlah 1 ESELON II 1 2 ESELON III 6 3 ESELON IV 16 Di dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas adalah tidak memiliki aparatur yang memiliki Eselon 1 dan aparatur eselon III diduduki oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris dan kepala bidang, sedangkan Eselon Iv diduduki oleh Kepala Sub.bagian dan kepala seksi. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut ini: Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang No Golongan/Ruang Jumlah 1 I/a - 2 I/b - 3 I/c - 4 I/d - 5 II/a 2 6 II/b 6 7 II/c 2 8 II/d 2 9 III/a 11 10 III/b 17 11 III/c 5 12 III/d 20 13 IV/a 7 14 IV/b 3 Jumlah 75 Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah golongan II/a, dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 4 orang. Sedangkan Penggolongan berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.4 Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal No Jenjang Pendidikan Jumlah 1 Magister (S2) 8 2 Sarjana(S1) 31 3 Diploma III 8 4 SMA/Sedrajat 27 5 SMP/Sedrajat 1 Jumlah 75 Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah SMP, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini: Tabel 2.5 Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan Non Formal Pemetaan SDM Jenis Pendidikan/Pelatihan Diklat Kepemimpinan Fungsional Teknis Struktural 20 - 3 Fungsional 9 - - Staff - 3 - Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Selain sumber daya yang dimiliki, Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi juga memiliki daftar inventaris yang dapat menunjang kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun daftar inventaris tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Daftar inventaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Nama Inventaris Jumlah Kondisi Baik Sedang Rusak 01 KENDARAAN Mobil 4 4 Motor 21 21 02 BANGUNAN 20 20 BLK - - 03 PERALATAN DAN MESIN Mesin Tik Manual 21 21 Lemari Besi 37 37 Rak Besi 1 1 Mesin Calculator 6 6 Filling Besi 23 23 Brankas 6 6 Lemari Kaca 4 4 Papan Pengumuman 7 7 Write Board 16 16 Meja Kayu Rotan 78 78 Kursi Besi Metal 45 45 Kursi Kayu/Rotan 3 3 Tempat Tidur Besi 58 58 Meja Rapat 27 27 Meja Tulis 41 41 Meja Telepon 1 1 Meja Tik 1 1 Meja Panjang 2 2 Kursi Tamu 13 13 Kursi Tangan 5 5 Kursi Putar 11 11 Kursi Biasa 74 74 Kursi Lipat 164 164 Meja Komputer 1 1 Kasur 51 51 Bantal 4 4 AC Unit 2 2 Kipas Angin 18 18 Televisi 7 7 Sound Sistem 1 1 Wereless 1 1 Megaphone 4 4 Microphone 4 4 Tustel 11 11 PC Unit 11 11 Lemari Buku 14 14 Buffet Kayu 13 13 Pesawat Telephone 7 7 Inventaris yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini di harapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi dinas sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menihat kondisi internal Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kinerja pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2009-2013) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun Tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Capaian Kinerja Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi No. PROGRAM INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD TAR GET SPM TARGET INDIKATOR LAIN TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- KET. 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Standar Pelayanan Mininal Urusan Sosial 1. a. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 80% 250 250 300 298 325 245 247 298 1104 343 98 98,8 99,3 370 28,5 b. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 80% 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 100 100 100 100 100 2. c. Presentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 80% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100 d. Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 60% e. Presentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 80% f. Presentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan sarana prasaran tanggap darurat elengkap 80% g. Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 40% 2500 2500 2923 2500 300 2487 2476 2996 1303 194 99,4 99,1 102 52,2 64,6 No. PROGRAM INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD TAR GET SPM TAR GET IKK TARGET INDIKATOR LAIN TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- KET. 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Standar Pelayanan Mininal Urusan Tenaga Kerja 1. a. Bersaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75% 170 200 230 260 20 160 80 245 170 20 94,1 40 106 65,4 100 b. Bersaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 60% 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 100 100 100 100 100 2. c. Bersaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 60% 170 200 230 260 260 160 80 245 170 190 94,12 40 106 65,4 73 d Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 70% 4500 5000 5500 6000 2500 3037 3955 3450 3603 2659 67,45 78,5 62,7 60 106 e. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 50% 18 15 15 10 10 26 31 47 45 41 144 206 313 450 410 f. Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek 50% 37 37 39 40 40 300 389 750 972 g. Besaran pemeriksaan perusahaan 45% 100 125 150 150 200 25 22 16,6 11 h. Besaran pengujian peralatan di perusahaan 50% 50 75 100 150 150 41 48 27,3 32 Jumlah Penempatan Transmigrasi 65 70 75 35 50 55 95 75 38 40 84,6 135,7 100 71,7 80 Tabel 2.8 Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp. 000) REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp. 000) RASIO ANGGARAN PADA TAHUN KE- RATA PERTUMBUHAN 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.822 141.675 210.931 346.268. 329.170 125.467 133.562 210.248 290.931 256.388 98% 94% 99% 84% 78% 34% 15% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.700 41.200 95.044 225.700 271.800 95.679 41.196 95.043 209.145 195.608 99% 99% 100% 92% 72% 112% 81% Program Peningkatan Kapasiatas Sumber Daya Aparatur 60.000 63.875 31.525 0 13.070 58.979 63.825 31.525 0 9.815 98% 99% 100% 0% 75% -12% -14% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.000 30.000 65.357 193.654 19.950 29.721 58.172 122.633 99% 99% 89% 63% 216% 135% Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kumunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya 59.000 359.590 570.000 59.000 357.150 262.939 100% 99% 46% 58% -26% Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 180.000 162.430 210.000 180.000 156.170 126.449 100% 96% 60% 8% -10% Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo 99.000 0 45.000 99.000 0 45.000 100% 0% 100% -55% -55% Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 244,200 400.000 1.038.278 400.000 242.989 393.788 509.060 154.084 98% 98% 49% 39% -71% -36% Program Peningkatan Kesempatan Kerja 869.356 444.800 590.000 410.000 1.925.769 860.049 437.059 557.583 165.895 270.328 98% 99% 95% 40% 14% 34% -16% Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 323.660 495.250 558.000 455.000 600.000 494.155 423.103 187.647 143.585 99% 76% 41% 24% 17% -17% Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 339.670 257.000 300.000 400.000 400.000 338.300 256.896 299.861 397.397 218.189 99% 99% 99% 99% 55% 16% -10% 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Peluang (opportunities) a. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat b. Meningkatnya kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Berkurangnya angka Pengangguran d. Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) e. Berkurangnya Angka Perselisihan hubungan industrial serta menurunnya angka Kecelakaan Kerja Anggaran resmi dari pemerintah untuk mendukung Kinerja PSKS f. Meningkatnya Fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) g. Menyediakan Anggaran resmi dari pemerintah untuk mendukung kinerja PSKS 2. Tantangan (Threats) a. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan b. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan. c. Masyarakat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada usaha d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) e. Tingkat Ketrampilan tenaga kerja kurang f. Wirausaha baru kurang berkembang g. Tuntutan UMK yang diluar kemampuan perusahaan h. Memahamkan peserta masalah hak dan kewajibannya sebagai peserta transmigrasi Dari uraian diatas dapat dilihat perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 7 : 8. Dengan perbandingan tersebut, dengan jelas terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari peiode sebelumnya. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah : 1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana 3. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi 4. Sulitnya mencari calon lokasi transmigrasi yang berstatus APL untuk pencadangan areal pemukiman baru. 5. Kurang minatnya peserta program transmigrasi 6. Kurangnya fasilitas penunjang di daerah baru 7. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai peluang pasar kerja 8. Kurangnya sarana dan prasarana latihan ketrampilan yang memadai 9. Belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk wirausaha baru. 10. Banyak pendaftar Peningkatan kerjasama antar wilayah, pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi yang kekurangan dana 11. Anggaran kegiatan Bursa Kerja tidak mencukupi 12. Peran SKPD lain kurang, terkait penanganan pemberdayaan kesejahteraan sosial 13. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial 14. Tidak memiliki sarana prasarana pelayanan sosial 15. Belum optimalnya potensi dari sumber dari kesejahteraan sosial 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu “Kabupaten Madiun Lebih Sejahteran Tahun 2018” dan beberapa Misi, yaitu : 1. Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro dan Berwawasan Bisnis. 2. Meningkatkan Sistem Sosial yang dinamis, berkeadilan dan berdudaya. 3. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. 4. Meningkatkan Pemerintahan yang Demokratis dan Terpercaya. Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi 2 (kedua) yaitu: Meningkatkan Sistem Sosial yang dinamis, berkeadilan dan berdudaya. Misi Meningkatkan Sistem Sosial Yang Dinamis, Berkeadilan dan Berbudaya dengan Tujuan Meningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ketahanan sosial dan ketahanan keluarga, sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian dan Telah dirumuskan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dengan Strategi Penguatan sistem sosial berbasis ketahanan keluarga/pranata sosial dimaksudkan untuk memutus mata rantai kemiskinan secara sistemik Mencegah dan mengendalikan kerentanan sosial agar tidak terjebak dalam masalah berkelanjutan dan Arah Kebijakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga dalam kerangka memutus mata rantai kemiskinan dan pengentasan kemiskinan pada khususnya b. Mencegah dan mengendalikan kerentanan sosial agar tidak terjebak dalam masalah berkelanjutan c. Pemberdayaan masyarakat lansia agar dalam melaksanakan fungsi sosial ekonomi sesuai kemampuan dan bermartabat d. Optimalisasi gerakan keluarga berencana didukung pemberdayaan ketahanan keluarga secara sosial dan ekonomis e. Pelembagaan Pola Pangan Harapan berbasis keragaman potensi lokal dalam kerangka perbaikan pola pangan bergizi f. Pemberdayaan SDM keluarga berbasis life skill sesuai keragaman potensi local 2. Meningkatnya kesempatan kerja dengan Strategi Mengembangkan kapasitas ketenagakerjaan dan Arah Kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas SDM berbasis ketrampilan sesuai kebutuhan bursa kerja dan peluang usaha berbasis potensi lokal. b. Pemberdayaan SDM berbasis potensi lokal dilakukan secara berkelanjutan sesuai perkembangan teknologi, utamanya dalam kerangka penguatan ketahanan keluarga. c. Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam kerangka kelangsungan pekerjaan, keselamatan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja. d. Penempatan tenaga kerja serta pembekalan pengetahuan dan ketrampilan sesuai kebutuhan bursa tenaga kerja. 3. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman dengan Strategi Meniningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman kemudian dan Arah Kebijakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan perumahan/ lingkungan dan pemukiman berbasis perilaku hidup bersih, sehat dan produktif. b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih utamanya kawasan rawan dimusim kemarau 4. Berkembangnya masyarakat berbasis pranata sosial dengan Strategi Pemberdayaan masyarakat dan pranata sosial yang ada di masyarakat dan Arah Kebijakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan pranata sosial dalam mengembangkan kualitas kehidupan sosial ekonomi secara mandiri b. Mengembangkan pranata sosial berbasis masyarakat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan Untuk menjalankan amanah tersebut, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewujudkannya dalam beberapa program dalam lima (5) tahun ke depan yaitu periode 2013-2018 yang akan dibahas pada bab selanjutnya. 3.3 Telaahan Renstra K/L 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2010 – 2014 dengan sasaran sebagai berikut: a. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial b. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapirisiko sosial dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial c. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi social d. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar) e. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal f. Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis g. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan h. Penyaandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik i. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar j. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan social k. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan social l. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional m. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial n. Seluruh unit layanan sosial menerapkan system pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi layanan o. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti Yang kemudian diwujudkan menjadi program dan kegiatan agar sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial Sejalan dengan itu Bidang Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun telah menyusun program kerja 7 (tujuh) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun tahun 2013-2018. 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arah kebijakan dan strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja b. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja c. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaaan industrial d. Meningkatnya peneraapan pelaksanaan peraaturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja e. Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak f. Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing g. Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnaskertrans h. Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat sertaa mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsure kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) i. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kemnaskertrans. Dimana arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program teknis dan 3 program pendukung (Generik). 3.3.2.1 Bidang Tenaga Kerja Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2010-2014 diarahkan untuk: (1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai; (2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan; (3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja; (4) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional; (5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja; (6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; (7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; (9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja. Memasuki pembangunan tahun 2010-2014, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain: 1) Tingginya tingkat pengangguran; 2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun dalam Renstra 2013-2018 telah menyusun Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan beserta kegiatannya. 3.3.2.2 Bidang Transmigrasi Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2010-2014 diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ketransmigrasian adalah: 1) Mengembangkan potensi sumberdaya alam perdesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan pemugaran permukiman penduduk setempat, pembangunan permukiman pada kawasan potensial, dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan skema KTM; b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan pembangunan permukiman melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri; c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan Badan Usaha dengan masyarakat di kawasan transmigrasi; d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi; e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon transmigran serta pembekalan mental dan etos kerja; f. Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran; g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah. 2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, melalui pemberian input dan modal, penguatan lembaga sosial, fasilitasi kewirausahaan, penguatan lembaga sosial dan lembaga masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan mental spiritual; b. Pengembangan usaha ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha produktif, pendampingan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi dan mediasi pengembangan bisnis dan kemitraan; c. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan, penyediaan prasarana intra dan antar kawasan, pembangunan sarana dan prasarana pusat pertumbuhan baru; d. Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi; e. Penguatan kapasitas SDM Pengelola dalam pengembangan kawasan sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru. Untuk mendukung program ini Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun dalam Renstra 2013-2018 telah menyusun Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi beserta kegiatannya. Dimana untuk menjalankan program ini Pemerintah Kabupaten Madiun bekerjasama dengan Kabupaten lain untuk membuka lahan transmigrasi. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman, disamping adanya dokumen lain. Dengan demikian Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun yang disusun dengan memperhatikan RPJMD tentu saja tidak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun mempunyai visi sebagai berikut : “Terwujudnya keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah Menuju Kabupaten Madiun Sejahtera dengan Berbasis Agro” Untuk mewujudkan visi penataan ruang tersebut, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut : a. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Madiun b. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun c. Meningkatkan sarana dan prasarana/infrastruktur Kabupaten yang menjamin aksesbilitas publik, berwawasan lingkungan dan nyaman. d. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Madiun. e. Mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan optimasi fungsi budidaya diseluruh wilayah Kabupaten Madiun. f. Meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten Madiun. g. Mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi serta peningkatan kerjasama regional. h. Mewujudkan integrasi program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan. Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang, maka faktor penghambat maupun pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut : a. Faktor-faktor Penghambat : 1) Kurangnya aksesbilitas antar wilayah, akan menurunkan produktivitas dan perkembangan suatu kawasan 2) Kota Madiun yang telah berkembang pesat dan didukung oleh fasilitas yang memiliki skala regional mampu menyedot potensi perekonomian wilayah kabupaten, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Madiun 3) Sebagian Wilayah Kabupaten Madiun rawan terhadap bahaya banjir. b. Faktor-faktor Pendorong : 1) Kabupaten Madiun yang terbagi dalam 4 (empat) SSWP dengan pusat-pusat pertumbuhannya merupakan peluang bagi pengembangan wilayah 2) Wilayah Kabupaten Madiun merupakan posisi yang strategis berada dijalur lintas regional 3) Pengembangan Kecamatan Mejayan sebagai ibukota kabupaten 4) Pengembangan Kawasan Agropolitan Gedangsari 5) Wilayah Kabupaten Madiun merupakan potensi intensifikasi pertanian terutama untuk lahan-lahan yang subur juga dapat dimanfaatkan sebagai perikanan perairan darat sawah yang dapat meningkatkan hasil produksi. Arah pemerataan pembangunan dalam RPJMD dilakukan melaui strategi dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada Sub Satuan Wilayah Pembangunan ( SSWP ). Penetapan SSWP dalam 4 Sub Satuan Wilayah Pembangunan ini merupakan kebijakan dalam rangka keseimbangan pengembangan wilayah, baik dari konsep pembangunan, pertumbuhan daerah dan kualitas kesejahteraan, maupun pembangunan pada kawasan pusat dan kawasan hinterland SSWP. Khususnya bidang pembangunan pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk kesesuaian antara tanah, komuditas dan wilayah pengembangannya dilaksanakan melalui pendekatan kawasan yaitu : 1. SSWP I meliputi Kecamatan Mejayan, Wonoasri, Pilangkenceng dan Baletejo. 2. SSWP II meliputi Kecamatan Jiwan, Madiun, Sawahan dan sebagian Wungu. 3. SSWP III meliputi Kecamatan Geger, Dagangan, Kebonsari dan Dolopo. 4. SSWP IV meliputi Kecamatan Gemarang, Kare dan sebagian Wungu. Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah, sedangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian di dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara khusus ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Madiun yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Madiun. Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan. Sedangkan untuk kawasan transmigrasi pada hakikatnya merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kehutanan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya sehingga didalam pemetaan wilayahnya juga belum diatur secara khusus. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya aadalah: 1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Madiun yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan kartu kuning, surat miskin, dan mediator perselisihan industrial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang banyak memuat terkait informasi terkini dan informasi lowongan kerja. 2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada Renstra Kementerian Sosial, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan acuan tersebut, maka dapat dilihat sasaran pada Kementerian Sosial tahun 2010-2014 adalah: a. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial b. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapirisiko sosial dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial c. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial d. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar) e. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal f. Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis g. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan h. Penyaandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik i. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar j. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan social k. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan social l. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional m. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial n. Seluruh unit layanan sosial menerapkan system pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi layanan o. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti Sasaran untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diuraikan menjadi: a. Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja b. Meningkatnya pelaayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja c. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaaan industrial d. Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja e. Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak f. Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing g. Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnaskertrans h. Tewrcapainya ketaatan dan kepatuhan aparat sertaa mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsure kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) i. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kemnaskertrans. Dimana arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program teknis dan 3 program pendukung (Generik). 3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota; a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas bagi pencari kerja, sehingga dapat berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan pasar b. Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi Pencari kerja di wilayah Kabupaten Madiun melalui sector formal dan informal c. Terwujudnya suasana hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di tempat kerja d. Terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social e. Terwujudnya pengembangan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) melalui penguatan organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat f. Pemberdayaan kawasan transmigrasi dan mobilitas penduduk 4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi maupun masalah sosial. Secara tidak langsung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali, agar arah penempatan tenaga kerja dapat tepat sasaran dan menempatkan wilayah-wilayah sasaran. 5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Madiun. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam menjalankan pelayanan terkait masalah kesejahteraan sosial, dan pengaturan ketenagakerjaan. Dalam penentuan isu strategis Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2009-2013 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2013-2018. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu: a. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana c. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi d. Sulitnya mencari calon lokasi transmigrasi yang berstatus APL untuk pencadangan areal pemukiman baru. e. Kurang minatnya peserta program transmigrasi f. Kurangnya fasilitas penunjang di daerah baru g. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai jadwal h. Kurangnya sarana dan prasarana latihan ketrampilan yang memadai i. Belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk wirausaha baru. j. Banyak pendaftar Peningkatan kerjasama antar wilayah, pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi yang kekurangan dana k. Anggaran para pencari kerja tidak mencukupi l. Peran SKPD lain kurang peduli masalah terkait penanganan pemberdayaan kesejhteraan sosial m. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial Selain itu, juga terdapat beberapa hambatan yaitu: a. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan b. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan. c. Masyaraakaat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada usaha d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) e. Tingkat Ketrampilan tenaga kerja kurang f. Wirausaha baru kurang berkembang g. Tuntutan UMK yang diluar kemampuan perusahaan h. Memahamkan peserta masalah hak dan kewajibannya sebagai peserta transmigrasi Sehingga dalam perencanaan periode 2013-2018, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah: 1. Urusan Sosial a. Optimalkan kerjasama dengan SKPD lain yang terkait dan partisipasi sosial masyarakt dan pihak-pihak lain yang terkait b. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja c. Optimalisasi program PMKS d. Meningkatkan kemandirian peserta PMKS 2. Urusan Ketenagakerjaan a. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial b. Melibatkan partisipasi masyarakat c. Optimalisasi informasi lowongan kerja, daan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan d. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja e. Tingkatkan informasi lowongan kerja f. Tingkatkan ketrampilan tenaga kerja g. Memperluas Kesempatan kerja dan berusaha 3. Urusan Transmigrasi a. Optimalisasi kerjasama dengan daerah penerima peserta transmigrasi b. Tingkatkan pemahaman peserta transmigrasi BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi merumuskan Visi “Dinas Pendorong Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Transmigran serta Tenaga Kerja Profesional guna mendukung terwujudnya Masyarakat Kabupaten Madiun yang Lebih Sejahtera Tahun 2018”. Dari rumusan Visi tersebut, makna visi tersebut dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut: Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Transmigran ini mengacu kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat untuk mengurangi angka penyandang masalah sosial, hal ini dilakukan dengan berbagai upaya baik berupa pembinaan maupun melakukan kerjasama dengan beberapa daera