SEKILAS INFO

     » Selamat Datang di Situs Resmi Dinas Sosial, Tenaga Kerta dan Transmigrasi Kabupaten Madiun
Jumat, 04 Maret 2016 - 09:29:31 WIB
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA MASYARAKAT MISKIN

Diposting oleh : TRI WALUYO JATMIKA, S.Sos, MM
Kategori: Balinsos - Dibaca: 286 kali

Pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 telah diadakan Rapat Koordinasi yang menghadirkan para Perangkat Desa sejumlah 412 (empat ratus dua belas) orang Pekerja Sosial Kecamatan (Peksos) dan 15 (lima  belas) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Aula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang muncul sehubungan dengan Data PBI-JKN yang harus diverifikasi dan divalidasi secara berkala oleh Desa, Pekerja Sosial (Peksos) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Tujuan verifikasi dan validasi secara berkala ini untuk memperoleh data yang valid dan up date. Mengingat dinamika yang terjadi di masyarakat yang mengakibatkan perubahan data yang cukup sering semisal ada warga yang pindah, meninggal dunia, atau sudah meningkat taraf hidupnya (karegori mampu).

Ibu PUJI RAHMAWATI, S.Sos, M.Si Selaku Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun memberikan arahan bahwa :"Perangkat Desa yang melaksanakan verifikasi harus cermat memantau perkembangan masyarakat di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada warga miskin yang sangat membutuhkan justru tidak ditolong, sebaliknya juga jangan sampai ada warga yang tidak miskin menerima bantuan yang diperuntukkan untuk orang miskin.

Sampai saat ini masyarakat Kabupaten Madiun yang mendapatkan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Kesehatan adalah sebagai berikut :

* 257.155 jiwa (PBI-Nasional, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)).

* 29.303 jiwa (PBI-Daerah, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun).

Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan terutama untuk warga Miskin Kabupaten Madiun, pada Tahun 2016 akan ada penambahan Kuota Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun 2016."